POLITIKSUMBAR- Padang – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa Sumatera Barat masuk dalam daftar 15 provinsi dengan jumlah lokasi pekerja seks komersial (PSK) terbanyak di Indonesia. Dengan total 13 titik yang teridentifikasi, fakta ini menjadi ironi bagi daerah yang dikenal kuat memegang filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat.
Dalam daftar yang dirilis BPS, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan lokasi PSK terbanyak, yakni 79 titik, disusul Jawa Timur (70 titik), dan Jawa Tengah (55 titik). Di Pulau Sumatera sendiri, Sumatera Utara memiliki 37 lokasi, Sumatera Selatan 28 lokasi, Riau 25 lokasi, dan Sumatera Barat berada di urutan ke-15 dengan 13 lokasi.
Masuknya Sumatera Barat dalam daftar ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mengingat sejarah dan identitas budaya Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat. Selama ini, Sumatera Barat dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang diperkuat oleh peran ninik mamak (pemuka adat), alim ulama, dan cadiak pandai dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik prostitusi tetap ada dan bahkan semakin menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat.
Dampak Sosial dan Tantangan bagi Sumatera Barat
Keberadaan tempat prostitusi bukan hanya sekadar isu moral, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Munculnya tempat-tempat PSK dapat meningkatkan risiko berbagai permasalahan sosial seperti perdagangan manusia, eksploitasi perempuan, penyebaran penyakit menular seksual, hingga degradasi moral generasi muda.
Bagi Sumatera Barat, fenomena ini juga dapat merusak citra daerah yang dikenal religius dan menjunjung tinggi norma adat. Sebagai provinsi yang menjadikan ABS-SBK sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, praktik prostitusi yang terus berkembang bisa dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu.
Selain itu, keberadaan lokasi PSK juga bisa menjadi indikator meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, terutama perempuan. Banyak kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama seseorang terlibat dalam dunia prostitusi.
Langkah yang Harus Dilakukan
Menyikapi data ini, berbagai pihak di Sumatera Barat harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan angka prostitusi dan memastikan nilai-nilai ABS-SBK tetap terjaga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1. Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan
Prostitusi sering kali muncul akibat tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan, melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
2. Penguatan Peran Ninik Mamak dan Alim Ulama
Masyarakat Minangkabau memiliki struktur sosial yang kuat dengan peran ninik mamak dan alim ulama sebagai penjaga moral dan adat. Mereka perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya prostitusi dan pentingnya menjalankan kehidupan sesuai dengan norma agama dan adat.
3. Regulasi dan Pengawasan Ketat
Pemerintah daerah harus memperkuat regulasi terkait pemberantasan prostitusi, termasuk meningkatkan pengawasan di daerah-daerah yang terindikasi menjadi tempat praktik PSK. Selain itu, perlu ada kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik perdagangan manusia yang sering kali terkait dengan bisnis prostitusi.
4. Pendidikan dan Kesadaran Sosial Pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama dan adat harus diperkuat sejak usia dini. Selain itu, kampanye kesadaran sosial mengenai dampak negatif prostitusi harus terus digalakkan di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah dan kampus.
5. Alternatif Rehabilitasi bagi Pekerja Seks
Bagi mereka yang sudah terjerumus dalam dunia prostitusi, pemerintah harus menyediakan program rehabilitasi yang efektif. Hal ini mencakup bimbingan psikologis, pelatihan keterampilan, serta fasilitas yang memungkinkan mereka untuk beralih ke profesi yang lebih layak.
Masuknya Sumatera Barat dalam daftar 15 provinsi dengan lokasi PSK terbanyak harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat. Ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga berkaitan dengan marwah dan identitas budaya Minangkabau yang selama ini dijaga dengan teguh.
Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, ulama, ninik mamak, akademisi, serta masyarakat luas dalam menghadapi tantangan ini. Jika tidak segera ditangani dengan serius, dikhawatirkan praktik prostitusi akan semakin berkembang dan semakin sulit untuk diberantas di masa depan.
Sumatera Barat, sebagai daerah yang dikenal dengan filosofi ABS-SBK, harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga moralitas dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau.
